SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) berkomitmen dan merasa siap dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November 2024 mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Sekda Kutim Rizali Hadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI pada Rabu (20/11).
Mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma (AHK), Sekda Rizali menyampaikan laporan kesiapan Pemkab Kutim dalam mensukseskan pesta demokrasi di kabupaten ini.
“Menjelang Pilkada, kami berupaya untuk terus mematangkan persiapan teknis maupun administrasi,” ungkap ia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengaku aktif menjalin koordinasi dengan KPU, Bawaslu, aparat keamanan hingga tokoh masyarakat. Hal ini menurutnya menjadi prioritas utama untuk memastikan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan kondusif.
Salah satu perhatian utama Pemkab Kutim adalah tantangan distribusi logistik di wilayah yang memiliki kondisi geografis sulit, seperti daerah terpencil di Kecamatan Sandaran yang menjadi ujung daerah.
Sekda juga menuturkan, Pemkab telah bekerjasama dengan aparat keamanan untuk memastikan logistik tiba di lokasi paling lambat lima hari sebelum pemungutan suara. Selain logistik, dia juga menekankan pentingnya edukasi politik, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
“Kami menggandeng sekolah-sekolah dan komunitas lokal untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada,” tegasnya.
Hal ini merupakan upaya pemerintah agar demokrasi benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, lanjut Rizali, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutim saat ini menjadi perhatian dalam RDP tersebut. Rizali memastikan Pemkab Kutim telah melakukan sosialisasi kepada ASN untuk menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Pemerintah menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin suksesnya Pilkada Serentak 2024. Dia juga menyoroti dua aspek utama, yakni netralitas ASN yang diangkat pemerintah pusat dan pentingnya mengantisipasi dinamika daerah yang berpotensi mengganggu tahapan kritis Pilkada.
“Dinamika lokal seperti provokasi dan isu sensitif harus diantisipasi dengan baik. Kami meminta laporan rutin dari daerah agar dapat menindaklanjuti potensi masalah sebelum menjadi gangguan serius,” tutup ia. (Adv)
