SANGATTA – LPB PBE kembali melaksanakan program pendampingan sektor peternakan melalui kegiatan bertajuk “Peningkatan QCD Hewan Ternak” yang berlangsung pada 16, 18, dan 19 Mei 2026 di wilayah Sangatta dan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Program ini difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas ternak, kualitas kandang, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM peternakan binaan agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Kegiatan pendampingan pada kunjungan pertama menghadirkan Pak Joko selaku instruktur sekaligus Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Kutai Timur. Pendampingan turut melibatkan tim LPB PBE bersama para pelaku usaha peternakan binaan dalam sesi diskusi dan peninjauan langsung di lapangan.
Berbagai isu strategis dibahas dalam kegiatan tersebut, mulai dari peningkatan kualitas hewan ternak, sistem pengelolaan kandang yang lebih baik, hingga upaya menjaga mutu dan keamanan produk hewani agar sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan.
Salah satu pembahasan yang muncul adalah peluang pengembangan kerja sama terkait RPH sapi halal di Kutai Timur. Namun, pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum memasuki proses kerja sama resmi. Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai syarat pendukung peningkatan mutu usaha peternakan, khususnya dalam rencana pengembangan RPH kambing.
Dari hasil diskusi diketahui bahwa Kabupaten Kutai Timur saat ini belum memiliki fasilitas RPH khusus untuk kambing, domba, kelinci, maupun ayam. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena keberadaan fasilitas pemotongan yang memenuhi standar sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk peternakan.
Dalam pembahasan turut disinggung kemungkinan dukungan dari Dokter Rika terkait proses pengurusan NKV serta Dokter Tika yang disebut berada dalam satu tim bersama Pak Joko untuk mendukung pengembangan peternak di daerah. Meski demikian, keterlibatan tersebut masih sebatas wacana awal dan belum masuk dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan saat ini.
Melalui program ini, LPB PBE menargetkan setiap UMKM binaan sektor peternakan dapat memiliki NKV sebagai bentuk jaminan mutu dan keamanan produk. Kepemilikan NKV diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk peternakan lokal.
Berdasarkan hasil pembahasan, kebutuhan sapi di Kutai Timur saat ini baru mampu dipenuhi sekitar 15 persen dari produksi lokal, sedangkan sekitar 85 persen sisanya masih dipasok dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor peternakan sapi di Kutai Timur masih memiliki potensi pengembangan yang sangat besar.
Selain persoalan produksi dan legalitas usaha, para pelaku usaha peternakan juga menyampaikan tantangan yang masih dihadapi, terutama terkait akses permodalan dan proses pengajuan pinjaman ke pihak perbankan. Kendala tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan usaha maupun peningkatan fasilitas peternakan.
Pada kunjungan kedua, pembahasan difokuskan pada teknis pengajuan dan proses sertifikasi NKV bersama Pak Joko. Selain itu, dibahas pula kapasitas pemotongan sapi di RPH yang saat ini masih terbatas, yakni sekitar tiga ekor sapi per hari.
Melalui kegiatan pendampingan ini, LPB PBE berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas QCD hewan ternak, memperkuat kapasitas UMKM peternakan binaan, serta membuka peluang pengembangan usaha peternakan yang lebih maju dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.
