SANGATTA – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini mengatakan saat ini pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (Kutim) masih memerlukan pelatihan dari pemerintah yang berkelanjuatan.
Namun dirinya juga menekankan pelatihan saja tidak cukup tanpa adanya pendampingan yang intensif. Saat ini banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh saat pelatihan, sehingga perlu ada kontrol dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mampu menerapkan pengetahuan baru tersebut dalam usaha sehari-hari.
“Kita lihat banyak pelaku UMKM di Kutim yang sudah ikut pelatihan, tapi hasilnya belum optimal. Kalau tidak ada pendampingan, pelatihan yang diberikan akan terkesan percuma. Karena itu, kami di DPRD berharap ada pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah,” ujar Leny saat diwawancarai.
Menurut, Leny dengan adanya pendampingan dari pemerintah akan membantu pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal manajemen, pemasaran, dan akses permodalan. Dengan pendampingan, pelaku usaha akan lebih siap untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan atau kontrol dari pihak pemerintah terhadap perkembangan UMKM setelah pelatihan. Dengan melakukan kontrol, pemerintah bisa mengetahui kendala yang dihadapi UMKM di lapangan serta memberikan solusi yang tepat.
“Kontroling dan evaluasi itu penting agar kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi hambatan bagi UMKM di Kutim. Kalau mereka kesulitan dalam pemasaran atau manajemen keuangan, kita bisa memberikan bimbingan lebih lanjut. Jadi, perkembangan mereka benar-benar dipantau,” tutup Politisi Nasdem ini. (Adv)
