SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Uci meminta pemerintah untuk memerhatikan pembangunan SMA di wilayah Sangatta. Tidak hanya itu pemerintah juga perlu mengevaluasi kebijakan zonasi agar lebih fleksibel.
Uci membeberkan saat ini, dapilnya mengalami kekurangan fasilitas pendidikan, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Program di dapil cukup beragam, namun salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan akan bangunan SMA. Jumlahnya sangat kurang,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Selain itu, penerapan kebijakan zonasi kerap kali dikeluhkan masyarakat karena dianggap menyulitkan akses siswa ke sekolah unggulan di wilayah tersebut.
Menurut Hj. Uci, sistem zonasi memaksa siswa untuk bersekolah di institusi yang berada dalam area zonasi tertentu. Hal ini, dapat menjadi hambatan bagi para siswa yang ingin bersekolah di tempat yang dianggap unggulan.
“Sistem zonasi ini membuat orang tua dan murid kesulitan, karena tidak semua sekolah unggulan ada di wilayah tersebut,” lanjutnya.
Untuk itu dirinya berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan pendidikan.
Langkah awal dalam hal ini, Hj Uci akan segera melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut guna menindaklanjuti berbagai isu, terutama minimnya fasilitas pendidikan.
Hj. Uci berharap agar ada terobosan baru dari pihak berwenang untuk mengatasi kendala ini.
Dirinya juga mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan prioritas terhadap pembangunan SMA di Dapil I serta mengevaluasi kebijakan zonasi agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
“Hal ini penting agar akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala aturan zonasi yang memberatkan,” ujarnya.
Untuk memastikan permasalahan ini mendapat perhatian serius, Hj. Uci akan segera berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan. (Adv)
