Bahas Kesiapan Pemilu, Jimmy Hadiri Rakor Forkompimda Dengan Forkompimcam

SANGATTA – Memasuki bulan Pilkada 2024 yang akan dilangsungkan pada 27 November 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) getol melakukan persiapan matang. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan yang berpotensi terjadi.

Salah satunya adalah dengan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim di Hotel Royal Victoria Sangatta, pada Rabu (30/10).

Agenda tersebut bertema “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024”.

Read More

Turut hadir dalam kegiatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmy. Ia mengatakan agenda ini bertujuan untuk menguatkan sinergitas seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial yang bisa timbul sebelum mau pun saat pilkada.

Jimmy mengingatkan bahwa meski para legislator akan mendukung pasangan calon (paslon) sesuai instruksi partai, netralitas sebagai pejabat daerah tetap harus diutamakan.

“Meski netralitas ini kerap menjadi tantangan, khususnya di Kutim, kami memiliki kewajiban untuk menjamin pilkada berlangsung damai. Terlebih lagi, Kutim berbatasan langsung dengan IKN,” tegasnya.

Saat memimpin rakor, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma mengatakan bahwa rakor ini menghadirkan berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kutim. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim selaku inisiator acara juga hadir bersama
Badan Intelijen Nasional (BIN).

“Rakor ini bertujuan untuk menjaga Keamanan Pilkada,” jelasnya.

Agus Hari menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menciptakan suasana kondusif menjelang pilkada. Untuk itu pihaknya mengundang seluruh elemen yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak.

Dia menuturkan potensi kerawanan telah dipetakan dengan baik, tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan aspek penting lain layaknya distribusi logistik, peran penyelenggara, dan netralitas Aparatur Sipil Negara.

“Ingat, netralitas ASN itu merupakan perhatian utama. Permasalahan tersebut merupakan harga mati, begitu pula TNI-Polri,” tegasnya.

Pjs memastikan sinergitas pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan memperkuat langkah antisipasi ini. Terutama pemerintah kecamatan yang menggawangi daerahnya masing-masing. Untuk itu ia meminta agar Forkompimda dan Forkompimcam mapu menjaga komunikasi.(Adv)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *