SANGATTA – Semua langkah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memastikan kelancaran Pilkada 2024. Salah satunya dengan melaksanakan Rapat rutin Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Ruang Kerja Bupati Kutim.
Agenda itu dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK), pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi strategis terkait persiapan pemilu di wilayah Kutim yang penuh tantangan geografis di kabupaten itu.
Nampak agenda ini juga dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah, antara lain Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutim Reopan Saragih, Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Henu Sistha, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Kesbangpol Kutim.
Masing-masing elemen membeberkan paparan terkait bidang masing-masing secara bergantian. Dengan fokus utama pada keamanan, distribusi logistik dan pencegahan kecurangan pemilu.
“Distribusi logistik ke daerah terpencil jadi tantangan utama. Wilayah Kutim yang meliputi kawasan terpencil seperti Tanjung Mangkalihat di Sandaran hingga Busang menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut,” terang AHK.
Tidak hanya itu, menurutnya, distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara dan peralatan TPS, memerlukan persiapan matang agar tiba tepat waktu dan aman. Forkopimda menyoroti perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk personel keamanan, untuk memastikan proses distribusi berjalan tanpa hambatan apa pun.
“Untuk menyalurkan logistik ke daerah terpencil membutuhkan perencanaan yang sangat matang, apa lagi kita tahu Kutim ini masih memiliki daerah yang aksesnya sulit dilalui,” tambah ia.
Di tempat yang sama, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan menekankan pentingnya kesiapan pengamanan di semua TPS. Forkopimda telah menyusun skema pengamanan dengan melibatkan personel gabungan dari Polda, Polres Kutim, Kodim, Lanal hingga dari Pemkab Kutim. Mereka akan dikerahkan secara merata untuk menjaga ketertiban selama proses pencoblosan.
Selain itu, Forkopimda juga menegaskan pentingnya pencegahan kecurangan, termasuk praktik politik uang dan upaya memilih dua kali di wilayah perbatasan Kutim-Bontang.
Ketua DPRD Kutim Jimmi mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di TPS untuk memastikan integritas pemilu.
“Banyak hal yang harus diperhatikan, karena kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi. Kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan politik,” tambahnya.
Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) turut diminta menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam menangani potensi pelanggaran. Penerbitan surat edaran yang mengimbau ASN, pihak swasta, dan perusahaan agar memberikan waktu bagi seluruh karyawan untuk ikut mencoblos.
Tak hanya fokus pada masa pencoblosan, Forkopimda juga membahas skenario penanganan pasca-pemilu. Kapolres Kutim menyampaikan bahwa keamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah pemilu adalah prioritas utama. Selain itu, antisipasi terhadap potensi konflik pasca-pemilu menjadi perhatian khusus.
Kata dia, rapat rutin Forkopimda ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan sukses di Kutim.(Adv)
