SANGATTA– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mendorong perkembangan sekolah berbasis agama sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, saat membuka Talk Show bertema “Serba-Serbi Mondok Santri dan Jejak Peradaban Islam” di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim, Minggu (9/11) tadi.
Mulyono mengatakan pemerintah daerah memandang penting keberadaan sekolah-sekolah Islam yang dikelola organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, satuan pendidikan tersebut dapat menjadi model penerapan nilai keagamaan sekaligus modernisasi pembelajaran.
“Sekolah berbasis Islam harus bisa menjadi contoh dalam pengembangan pendidikan di Kutim,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Disdikbud meminta Muhammadiyah menyusun master plan pembangunan untuk penyempurnaan fasilitas sekolah. Ia menilai progres pembangunan Muhammadiyah Boarding School (MBS) cukup pesat sejak peletakan batu pertama pada 2024. Anggaran Tahap I sebesar Rp 1,8 miliar telah direalisasikan dan pembangunan kini berlanjut pada Tahap II.
Mulyono menargetkan dalam dua tahun ke depan seluruh konsep pembangunan dapat diselesaikan sesuai master plan yang telah disiapkan.
“Insya Allah, MBS Putra dan Putri akan menjadi sekolah berasrama yang representatif bagi para santri,” lanjut ia.
Dirinya pun mendorong pengurus Muhammadiyah untuk terus menjalin komunikasi dengan Disdikbud guna memastikan kesesuaian arah pembangunan.
“Kami berharap koordinasi tetap berjalan agar seluruh rencana bisa dirampungkan dengan baik,” imbuhnya.
Disdikbud Kutim berharap penguatan sekolah berbasis agama dapat melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik.
Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Disdikbud juga berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan untuk memperkuat ekosistem pendidikan Islam di daerah. Langkah ini dinilai penting agar setiap lembaga pendidikan memiliki standar layanan dan fasilitas yang merata.
Selain itu, pemerintah daerah berencana melakukan pemetaan kebutuhan pada sekolah berbasis agama di seluruh kecamatan. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan program pembangunan sehingga pengembangan sarana dan prasarana dapat lebih tepat sasaran. (Adv)
