SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman sangat kagum pada masyarakat adat yang dengan sangat berkomitmen melindungi hutan Kalimantan dari sejumlah pihak yang ingin menambang batubara di kabupaten ini.
Menilik hal itu, dirinya pun memberikan apresiasinya pada masyarakat adat yang berperan besar dengan berani dalam menjaga hutan. Menurutnya, masyarakat itu berada di garda terdepan bila hutan sekitar lingkungan mereka diganggu.
“Seperti yang dilakukan masyarakat di sekitar hutan lindung Wahea. Mereka didampingi anggota DPRD Kutim, Siang Geah. Masyarakat menjaga betul hutan mereka,” ujar beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi B itu juga mengatakan tingginya minat perusahaan tambang yang ingin masuk ke wilayah hutan tersebut, namun selalu gagal karena hutan itu dilindungi masyarakat adat setempat.
“Beberapa kali tambang mau masuk, tapi tidak pernah berhasil. Karena hutan itu dilindungi masyarakat adat,” sambungnya.
Berkat konsistensi masyarakat adat dalam menjaga hutan, mereka mendapatkan royalti dari negara luar. Hal ini justru membuat pihaknya bangga.
“Masyarakat adat ini penting, sebagai penjaga hutan. Dengan menjaga hutan itu, mereka juga mendapat uang. Bahkan sempat yang saya dengar sampai Rp 40 juta per kepala keluarga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faizal mengatakan uang yang diterima masyarakat itu diibaratkan seperti menjual oksigen. Dengan menjaga wilayahnya, banyak daerah lain yang terdampak dengan keasriannya.
“Mereka mendapat uang itu karena, hutan itukan memproduksi oksigen. Oksigen ini bukan cuma Indonesia yang menikmati, tapi juga seluruh dunia. Kalau kita menjaga hutan sekian hektare, itu ada kalkulasi hitungan uangnya. Mereka dibayar sama negara yang tidak memiliki hutan. Ini biasa disebut jualan karbon,” tambahnya.
Hal ini kata Faizal Rachman harus dimaksimalkan. Sebab, peran hutan Kalimantan bukan cuma dirasakan di Indonesia, tapi juga seluruh dunia.
“Makanya kami berharap, Pemerintah Daerah dilibatkan dalam proses pemberian izin. Sebab kita tak mau, investasi masuk jor-joran tapi tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kalau ada bencana, yang sibuk kita di daerah,” tutup Politisi PDI Perjuangan itu. (Adv)
