SANGATTA – Dalam upaya untuk meningkatkan dan mentransformasi ilmu serta pengalaman para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ratusan staf kerap mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) yang kerap dilakukan di luar daerah.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui bimbingan teknis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN).
Terlebih, sebelumnya Indonesia termasuk Kutim pernah diterjang pandemi, hal itu menjadi penyebab hampir seluruh sektor pelayanan terhenti, yang mengakibatkan penurunan kualitas informasi dan pelayanan yang diterima masyarakat. Seperti yang dibeberkan oleh Kepala bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim) Masrianto Suriansyah.
“Hampir semua proses pelayanan pemerintah terhenti, termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan ASN. Ini berdampak pada penurunan kualitas pelayanan,” ungkap ia.
Dia juga menjelaskan selama pandemi Covid-19 mewabah, sekira beberapa tahun berlalu telah memberikan dampak signifikan bagi berbagai sektor, khususnya dalam menjaga kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Untuk itu, pasca pandemi, pemerintah mulai berbenah dan memperkuat kapasitas SDM ASN agar dapat mengimbangi aturan-aturan baru yang diterapkan dalam memberikan layanan untuk masyarakat.
“Sebenarnya, Bimtek sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi ASN dalam memahami aturan yang terbaru yang berlaku. Melalui bimtek di luar daerah, kita dapat mentransformasi ilmu dan pengalaman yang lebih baik, yang kemudian bisa diterapkan,” jelasnya.
Hal ini menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah dalam memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Bimtek ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang terjadi selama masa pandemi.
Bimtek merupakan sarana yang efektif untuk memperbarui pengetahuan ASN dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas. Terutama SKPD dan ASN yang membutuhkan pembekalan. Ia menegaskan pengadaan bimtek di luar daerah juga dianggap memiliki nilai tambah.
“ASN dapat belajar dari pengalaman yang diterapkan di daerah lain yang sudah mengaplikasikannya terlebih dahulu,” pungkasnya. (Adv)