SANGATTA – Dalam upaya mensukseskan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang, seluruh elemen di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah memperkuat upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial.
Seperti yang dilakukan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK), kala resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) mitigasi dan resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah daerah setempat pada Senin (21/10) kemarin.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses demokrasi dapat berjalan damai, tertib, dan aman. Ia juga menegaskan pentingnya seluruh stake holder di Kutim bekerjasama dalam mengatasi berbagai konflik sosial, melalui pemetaan wilayah dengan potensi konflik yang tinggi.
“Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengaku pemetaan potensi konflik ini merupakan langkah awal yang krusial agar potensi gesekan bisa dicegah lebih dini. Selain pemetaan, AHK juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sangat penting dalam merespons cepat tanda-tanda konflik.
“Semua harus lebih sensitif, kalau memang ada tanda konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada yang lambat,” pinta ia.
Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas aparat keamanan juga menjadi agenda penting dalam mitigasi konflik Pilkada 2024. Aparat diharapkan tidak hanya terlatih dalam penanganan massa, tetapi juga dalam komunikasi krisis serta penggunaan kekuatan yang proporsional. Ini penting mengingat potensi gesekan bisa muncul di berbagai tempat, terutama di wilayah dengan rivalitas politik yang kuat.
Penegakan hukum juga menjadi sorotan utama. Setiap tindakan provokatif, penyebaran hoaks, atau kekerasan politik harus segera ditindak tegas untuk mencegah konflik semakin meluas. Agus mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan cepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman.
