SANGATTA – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui memanggil sejumlah elemen untuk mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) umum mengenai realisasi beasiswa dan fasilitas asrama mahasiswa Kutim di berbagai daerah, yang dilaksanakan pada Kamis (4/7).
Agenda ini digelar untuk menindaklanjuti surat yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kutim kepada lembaga wakil rakyat tersebut pada pekan lalu.
“Kami menindaklanjuti surat dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kutim pada 28 Juni 2024, nomor B.035/LPRI-DPC-KT/VI/2024, perihal permohonan hearing mengenai realisasi beasiswa dan fasilitas asrama mahasiswa Kutim yang berada di beberapa daerah,” ujarnya usai hearing.
Sebagai ketua Komisi, Yan mengundang pihak-pihak terkait. Selain pengurus Hipma KT, pihaknya juga berupaya menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, guna rapat bersama DPRD Kutim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Cabang Kutai Timur.
“Berdasarkan perihal diatas, maka dengan saya meminta langsung kepada bupati supaya menghadirkan pihak-pihak tersebut,” imbuhnya.
Komisi D yang membidangi permasalahan itu meminta dinas tersebut mampu menyelesaikan problema yang terjadi di kalangan mahasiswa dari 18 kecamatan se Kutim.
“Kami juga sering mendapat pertanyaan terkait dengan beasiswa ini, termasuk perihal persyaratannya. Saya juga mantan guru dan kepala sekolah, sehingga punya banyak rekan di kecamatan, banyak menanyakan hal yang sama,” ujar dia.
Ia mengakui, di Komisi D masih sangat awam pengetahuan perihal informasi beasiswa tersebut. Mengingat, minimnya koordinasi diantara kedua belah pihak.
“Selama ini dinas pendidikan kurang bekerjasama dengan kami di Komisi D, sehingga kami buta akan persyaratan ini. Akhirnya kami minim informasi mengenai beasiswa,” tambah Yan.
Ia berharap dengan adanya beasiswa ini, seluruh pelajar yang layak meraih beasiswa dapat tersentuh dan terakomodir dengan baik. Ia juga berharap kepala dinas mampu mensosialisasikan perihal beasiswa pada masyarakat luas.
“Saya harap semua kecamatan bisa terakomodir, karena kalau mengandalkan pendaftaran online saja, kasihan banyak daerah pedalaman yang tidak memiliki jaringan yang baik,” ungkapnya.
Menanggapi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono membeberkan banyak hal. Kata dia, perihal beasiswa jenjang SMA dan mahasiswa tidak ditangani oleh pihaknya. Melainkan sudah menjadi ranah Disdikbud Kaltim.
