SANGATTA – Problema minimnya penyerapan anggaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih terus memanas di kalangan pemerintahan. Hal ini pun menjadi bola panas yang sangat disayangkan oleh masyarakat.
Menilik hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim turut mencari solusi untuk menuntaskan permasalahan itu.
Wakil Ketua 1 Asti Mazar Bulang didampingi Wakil Ketua II Arfan memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Hearing DPRD Kutim, pada Senin (10/5).
Dalam agenda rapat kali ini membahas perihal kendala penyerapan anggaran 2024 oleh dinas-dinas yang menjadi leadingsektor.
Untuk berkoordinasi perihal penyerapan anggaran yang cukup besar itu, unsur pimpinan DPRD sengaja memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Kutim.
Ketiganya yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).
Kendati demikian, tak semua dinas dapat memenuhi panggilan tersebut. Diantaranya, hanya Kepala Dispora Kutim yang bertandang ke ruang hearing, sisanya hanya diwakilkan saja.
Saat diwawancarai, Wakil Ketua I, Asti Mazar Bulang menyayangkan hal tersebut. Kata dia, rapat ini akan kembali dilanjutkan, mengingat tidak semua OPD hadir kala diundang oleh pihaknya. Untuk itu, ia mengaku akan membuat panggilan ulang untuk mendengar keterangan perihal penyerapan anggaran itu di dinas terkait.
“Tadi saya memimpin rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkim, Dinas PU terkait penyerapan anggaran 2024.
Menghasilkan beberapa catatan penting, supaya dinas terkait dapat menjalankan program kegiatan segera. Mengingat sudah memasuki pertengahan 2024.
Sehingga anggaran bisa terserap dengan baik,” ujar Asti.
Atas ketidakhadiran itu. Pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan ulang yang bertujuan untuk mempertanyakan proyek Multiyears Contract (MYC). Dimana saat ini, isu tersebut kata Asti banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait, terutama progres pekerjaannya yang tidak kunjung rampung.
“Kami akan meminta Kadis PUPR untuk hadir di pertemuan selanjutnya. Kami juga akan minta Kadis PUPR untuk mempresentasikan progres MYC itu sudah sampai dimana,” ungkap Asti Mazar.
Rencana pemanggilan kembali Kadis PUPR direncanakan setelah lebaran (Idul Adha), karena proyek MYC menjadi sorotan masyarakat dan pemerintah ingin mendapatkan data yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban yang jelas terkait progres pekerjaan tersebut.
“Kami akan minta Kadis PUPR untuk mempresentasikan progres MYC itu sudah sampai dimana. Karena ada 18 item pekerjaan MYC dan 6 lainnya menjadi sub bidang yang mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” terang perempuan berhijab itu.
Proyek MYC ini, lanjut ia, tentunya jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kalangan luas. Hal seperti ini menunjukkan kinerja pemerintah yang diangkap kurang mampu menyerap anggaran.
“Yang jelas ini jadi sumber pertanyaan dari rakyat dan media kan, termasuk saya, Ketua DPRD, Wakil Ketua ll dan bahkan anggota DPRD mempertanyakan sudah sampai mana progresnya. Makanya kami sendiri belum bisa memberikan jawaban, karena Dinas PUPR belum memberikan data yang diperlukan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kadis Perkim dan PUPR disebabkan oleh jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan di luar daerah. Sementara, saat dikonfirmasi, Kadis PU pun tak dapat hadir dalam RDP dikarenakan sakit. “Kalau Kadis Perkim saat ini ada di Samarinda, dalam kegiatan kerjaan di provinsi. Kalau Kadis PUPR katanya sakit,” ujar Arfan.
Dari hasil RDP, kendala yang dihadapi Dinas Perkim dalam penyerapan anggaran adalah adanya pergeseran anggaran yang memakan waktu hampir satu bulan.
“Tapi, tadi kami dapat informasi dari perwakilan Dinas Perkim. Mereka menyatakan bahwa program yang direncanakan sudah bisa berjalan setelah lebaran, dengan kurang lebih 1000 paket yang direncanakan,” pungkasnya.
