SANGATTA – Rusaknya infrastruktur utama di sejumlah titik di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi atensi tersendiri bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Yusri Yusuf.
Dia menyayangkan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang tidak sebanding dengan kondisi jalanan yang masih sangat rusak di beberapa wilayah. Salah satunya berada di Dapil II yang meliputi Kecamatan Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Bengalon hingga Teluk Pandan.
Politisi Partai Demokrat ini berharap agar pemerintah daerah lebih perhatian dan bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di kecamatan-kecamatan tersebut.
“Nilai APBD Kutim ini kan meningkat, saya rasa pembangunan infrastruktur di Dapil Il, juga ditingkatkan agar masyarakat bisa merasakan,” ujarnya belum lama ini.
Dirinya menilai pembangunan di kabupaten ini masih belum merata. Sehingga pembangunan di Dapil II tidak tersentuh semuanya. Bahkan sudah bertahun-tahun lamanya.
“Di Dapil II saat ini masih kurang diperbaiki. Sekarang kan banyak APBD kita, saya harap pemerintah bisa memerhatikan wilayah ini. Seperti jalanan rusak di Rantau Pulung,” tambahnya.
Di wilayah itu, kata Yusri banyak warga yang kerap kali merasa kesulitan. Menurutnya, akses jalan merupakan hal vital yang mesti diprioritaskan. Karena erat kaitannya dengan ekonomi, pendidikan bahkan kesehatan.
“Semoga ke depan, perhatian pemerintah lebih besar lagi. Karena jalan Rantu Pulung ini merupakan jalan kabupaten. Jalur utama lintasan warga yang ingin bersekolah, berobat atau berbelanja. Jangan sampai ada hal fatal malah susah mau lewat,” imbuhnya lagi.
Ia mengaku kerap memberi atensi untuk jalan Rantu Pulung, bahkan kata dia sudah sejak dahulu. Sebelum dirinya diamanahkan menjadi wakil rakyat.
“Masyarakat terlalu sering meminta jalan ini dibenahi. Kami ini mungkin tahun depan baru bisa bicara lebih keras masalah ini,” katanya.
Tidak hanya infrastruktur saja, ia juga berharap perhatian pemerintah bisa tercurah untuk rakyat, terutama bantuan bidang pertanian, pelayanan umum, tentunya dengan melibatkan camat dan pemerintah desa setempat. (Adv)
