SANGATTA – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, mendorong Pemkab Kutim untuk tidak ketergantungan terhadap suplai pangan dari luar daerah. terutama untuk komoditas telur dan sayuran.
Eddy mengatakan, saat ini sekitar 80 persen kebutuhan telur di Kutim masih bergantung pada Jawa dan Sulawesi, sementara produksi lokal baru memenuhi 20 persen saja.
Menurut Eddy, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong peternakan dan pertanian lokal agar lebih mandiri. Dengan melihat sektor peternakan, khususnya ternak sapi, ayam, dan babi, memiliki potensi yang menjanjikan apabila dikelola dengan pendekatan yang lebih maju dan berkelanjutan.
Namun, ia menilai bahwa saat ini belum ada sistem yang kuat dalam pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan peternak dan petani lokal.
“Selama ini, banyak program bantuan peternakan di Kutim, tapi jarang ada hasil yang signifikan. Peternak butuh lebih dari sekadar bantuan awal mereka perlu pendampingan terus-menerus dan sistem yang terstruktur,” kata Eddy saat diwawancara di gedung DPRD Kutim pada Rabu (30/10/2024).
Eddy menekankan pentingnya memanfaatkan potensi daerah untuk mencapai kemandirian pangan. Ia mengatakan bahwa ketergantungan yang tinggi pada pasokan luar daerah bisa mengancam ketahanan pangan di masa depan, apalagi dengan meningkatnya kebutuhan seiring perkembangan wilayah, termasuk dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kutim memiliki lahan dan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sayangnya, banyak komoditas seperti telur dan sayur masih harus didatangkan dari luar. Ini peluang bagi kita untuk memperkuat sektor peternakan dan pertanian lokal,” ujar Eddy.
Ia mengungkapkan bahwa masalah dalam pengembangan peternakan sapi, misalnya, sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas.
Menurutnya, kelemahan dalam pengelolaan dan kurangnya dukungan teknis menjadi penghambat bagi peternak untuk berkembang.
Eddy berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada tata kelola yang baik dan mendukung peternak melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala.
“Kita tidak bisa hanya memberikan bantuan lalu membiarkan mereka begitu saja. Perlu ada evaluasi, monitoring, dan bimbingan agar program tersebut benar-benar berhasil,” tambahnya.
Sebagai legislator dari Partai Nasdem, Eddy mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pendekatan modern dalam pengembangan peternakan dan pertanian di Kutim. Ia menilai bahwa metode tradisional yang selama ini digunakan hanya akan membuat sektor ini berjalan di tempat, tanpa ada kemajuan berarti.
“Sapi, bebek, babi, ayam, dan lainnya jika dikelola dengan sistem modern bisa lebih berkembang dan produktif. Tapi jika kita masih bertahan dengan cara lama, sulit untuk bersaing, dan kemandirian pangan hanya akan jadi wacana,” kata Eddy.
Eddy juga menyoroti pentingnya tata kelola yang tepat dalam peternakan babi, mengingat keberagaman masyarakat di Kutim. Ia menyebutkan bahwa pengembangan peternakan babi bisa berjalan dengan baik jika didukung dengan tata kelola yang sensitif terhadap keberagaman masyarakat, sehingga potensi ini tidak menimbulkan masalah sosial.
“Jika dikelola dengan baik, potensi peternakan babi ini bisa membantu ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan gesekan sosial. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya agar dapat diterima oleh semua pihak,” tegas ia. (Adv)
