SANGATTA – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan tahun depan, segala persiapan mulai digalakkan. Termasuk rapat koordinasi (Rakor) Pemilu Damai 2024 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), yang digelar di Hotel Royal Victoria Sangatta pada Senin (20/11) pagi.
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengatakan adanya rakor Forkompimcam ini berangkat dari hasil pertemuan bulan lalu. Dimana, Forum Komunikas Pimpinan Daerah (Forkompimda) telah sepakat mengundang Forkimpimcam menjelang Pemilu Damai 2024.
“Saya mengajak semua pihak mensukseskan kegiatan ini, dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama stakeholder, Forkompimda, Forkompimcam dan penyelenggara Pemilu di Kutim, sejak dimulainya beberapa tahapan hingga puncak untuk mencapai pemilu damai,” ungkap ia.
Kata bupati, seluruh elemen harus memahami dan menaati aturan tahapan Pemilu yang berlangsung hingga puncak Pemilu 2024 yang akan datang.
“Termasuk upaya dalam rangka membangun sinergitas dalam pengawasan partisipatif bagi meujudkan Pemilu tertib dan lancar,” imbuhnya.
Pemerintah Kutim, melalui bupati mengaku sangat mengapresiasi proses yang telah terlaksana. Termasuk dalam rangka mensosialisasikan dan menciptakan kondisi aman dan damai.
“Hal ini sudah semestinya dijaga agar menajdikan Pemilu di Kutim tetap kondusif. Tidak dipungkiri jika ke depan akan ditemukan persoalan. Maka untuk menetralisir harus ada pencegahan, semua pihak harus meningkatkan peran dan tanggung jawab masing-masing,” pinta ia.
Seperti diketahui, rakor ini bertujuan untuk mempersiapkan Pemilu secara matang dan berkomitmen pada pesta demokrasi rakyat.
“Maka, masyarakat juga mesti mampu menjaga kondusitifas dan persatuan,” tegas Ardiansyah.
Di tempat yang sama, Kepala Kesbangpol Kutim, Basuni menuturkan, kendati pendanaan penyelengaraan Pemilu 2024 menjadi beban APBN, namun pemerintah meminta dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi fasilitas tempat juga sarana-prasarana.
“Dukungan pemerintah itu diwajibkan untuk Pemilu. Pemda sudah mengalokasikan anggaran pada APBD-Perubahan 2023 sebesar 40 persen untuk KPU dan Bawaslu. Serta ditambahkan juga dari dana APBD Murni 2024 sesuai dengan pembiayaan sharing antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Demikian pula, lanjut Basuni, bahwa Pemda sudah menyiapkan anggaran pengamanan hingga kesehatan. Baik keamanan dari Kepolisian, Satpol PP hingga Dinas Kesehatan Kutim.
“Sesuai dengan arahan bupati dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan dana BPJS bagi anggota KPPS dan Satbinmas untuk menjaga dari insiden yang mungkin terjadi. Melalui Dinkes, para penyelenggara di lapangan pun juga akan diberi suplemen,” jelasnya.
