SANGATTA – Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara mulai memetakan potensi unggulan di setiap desa dan kelurahan guna mendorong pengembangan ekonomi lokal yang terarah dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di luar sektor pertambangan.
Camat Sangatta Utara, Hasdiah, mengatakan wilayah ini memiliki beragam sumber daya yang dapat dikembangkan, mulai dari pertanian, perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga potensi wisata desa.
“Dengan data yang lebih terstruktur, kami dapat merancang program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing desa,” ujar Hasdiah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Rabu (11/2/2026), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Sangatta Utara.
Ia memaparkan, Desa Sangatta Utara diproyeksikan sebagai pusat pengembangan perekonomian. Kelurahan Teluk Lingga diarahkan pada pengembangan perikanan air tawar. Desa Swarga Bara difokuskan pada penguatan UMKM batik, sedangkan Desa Singa Gembara dikembangkan sebagai kawasan berbasis potensi kebudayaan.
Namun demikian, Hasdiah mengakui pengembangan tersebut masih terkendala pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur dan sarana penunjang. Berdasarkan laporan yang diterima, sekitar lima RT di Desa Sangatta Utara belum teraliri listrik dan sekitar 20 RT belum terlayani PDAM. Di Desa Singa Gembara, sekitar lima RT belum menikmati akses air bersih dan listrik, sementara di Swarga Bara sekitar tujuh RT mengalami kondisi serupa.
“Setiap RT rata-rata dihuni lebih dari 50 warga. Ironisnya, kita berada di tengah kota tetapi masih ada masyarakat yang belum menikmati listrik dan air bersih,” ungkapnya.
Selain persoalan infrastruktur dasar, pemerintah kecamatan juga menyoroti penataan ruang dan ketertiban umum. Menurut Hasdiah, masih ditemukan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan hingga menutup saluran drainase, sehingga menghambat pembersihan dan berpotensi menimbulkan genangan.
Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah belum meratanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah titik, termasuk median jalan. Pemerintah kecamatan juga menempatkan penanganan stunting dan keluarga berisiko stunting sebagai prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, Sangatta Utara juga belum memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang representatif. Hasdiah menyinggung kawasan STQ atau Taman Bersemi yang merupakan aset kecamatan, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Dari pihak kecamatan sudah melakukan upaya sesuai kewenangan, namun masih diperlukan dukungan dan tindak lanjut dari instansi terkait,” ujarnya.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera”. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan prioritas serta kebijakan pemerintah daerah.
Hasdiah menegaskan tidak seluruh usulan dapat direalisasikan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, penetapan skala prioritas harus dilakukan secara bijak berdasarkan urgensi dan manfaat terbesar bagi masyarakat.
“Musrenbang diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, maupun infrastruktur kewilayahan,” pungkasnya.
