SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menerapkan program mandatori pendidikan sebagai strategi baru dalam mempercepat penurunan stunting. Program yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) ini difokuskan pada peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta optimalisasi pemanfaatan dana pendidikan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menyebut langkah ini sebagai upaya memperkuat inovasi yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa ketersediaan dana mandatori pendidikan menjadi peluang besar bagi pihaknya untuk memperluas jangkauan program.
“Untuk pertama kalinya DPPKB mendapat dana mandatori pendidikan. Totalnya sekitar empat miliar rupiah, ditambah program Cap Jempol lebih dari Rp 6 miliar. Ini akan kami maksimalkan untuk peningkatan SDM,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Junaidi, penguatan kualitas data menjadi fokus utama. Evaluasi di Kecamatan Karangan menunjukkan ada ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi lapangan, termasuk soal akses air bersih. Temuan itu menjadi alasan digelarnya pelatihan teknis bagi TPK di seluruh kecamatan, agar pendataan lebih akurat dan berbasis teknologi.
Selain peningkatan kompetensi teknis, DPPKB juga memperhatikan latar belakang pendidikan kader. Sejumlah TPK diketahui belum memiliki pendidikan dasar yang memadai, sehingga DPPKB menyiapkan program Paket A, B, dan C untuk meningkatkan kapasitas mereka.
Program mandatori pendidikan ini turut didorong masuk ke lingkungan sekolah melalui Sekolah Siaga Kependudukan. Targetnya, seluruh SMP di Kutim dapat terlibat, meski penerapan dilakukan secara bertahap. Materi kependudukan juga akan dipadukan dengan kegiatan pramuka, Saka Kencana, hingga edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pernikahan dini, dan HIV/AIDS. Kerja sama juga dibangun dengan Kantor Kementerian Agama dan KUA di tingkat kecamatan.
DPPKB Kutim tidak hanya fokus pada upaya pencegahan stunting, tetapi juga pada peningkatan ekonomi keluarga. Melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Distransnaker, BLKI, dan SKB Sangatta Utara, berbagai pelatihan keterampilan disiapkan untuk keluarga akseptor KB, mulai dari menjahit, batik, komputer, hingga pastry and bakery.
Inisiatif pemberdayaan ini juga menyasar lansia dan anak usia dini melalui program seperti Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), bekerja sama dengan perusahaan dan lembaga TPA.
“Semua kegiatan ini adalah bagian dari mandatori pendidikan yang tujuannya memperkuat ketahanan keluarga dan menciptakan generasi yang sehat serta berkualitas,” tegas Junaidi.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, Pemkab Kutim berharap penanganan stunting tidak hanya menyasar kasus yang sudah terjadi, tetapi membangun fondasi pencegahan dari hulu. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi Kutim yang lebih sehat, unggul dan siap bersaing di masa depan.
“Semoga saja generasi penerus kita ke depannya bisa lebih berkualitas,” harap ia. (Adv)
