SANGATTA – Sekira 15 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terdata sebagai calon penerima Program Sekolah Rakyat (SR). Program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan terjamin bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata menjelaskan bahwa calon penerima merupakan anak dari kategori desil satu dan dua dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebelumnya dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dinsos Kutim akan melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap 15 ribu anak tersebut, mengingat tidak seluruh keluarga bersedia mengikuti program ini.
“Dari 15 ribu anak itu kita akan verval dahulu, apakah semuanya mau,” kata dia saat dikonfirmasi pada Senin (10/11) kemarin.
Program SR dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu, mulai tingkat SD hingga SMA bahkan seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah pusat.
“Fasilitasnya lengkap, ada ruang kelas, kantor, asrama, termasuk lapangan untuk kegiatan olahraga,” imbuh ia.
Untuk tahap awal, Pemkab Kutim menyiapkan lahan seluas lima hektare di Jalan Simono, Sangatta Utara. Lahan ini sedang dikaji oleh sejumlah instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pertanahan.
“Jika kajiannya sudah selesai, baru kita usulkan ke Kementerian Sosial. Setelah itu, mereka akan survei untuk menentukan kelayakannya,” sambung Ernata.
Kapasitas kelas nantinya akan mengikuti standar nasional, yakni 25–30 siswa per kelas. Sementara Pemkab Kutim berperan dalam penyediaan lahan dan verifikasi calon peserta.
“Namun semua keputusan tetap pada orang tua siswa,“ tutur ia.
Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka putus sekolah di Kutim. Dengan fasilitas asrama dan seluruh kebutuhan yang ditanggung pemerintah, SR dinilai dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap fokus pada pendidikan tanpa terbebani biaya.
Pemkab Kutim juga menilai keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi model sekolah inklusif yang mengintegrasikan pembinaan karakter, kedisiplinan dan penyiapan keterampilan dasar bagi siswa, sehingga peserta punya peluang lebih baik saat melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. (Adv)
