SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan tetap berkomitmen menuntaskan 50 program unggulan daerah hingga 2028 mendatang. Meski Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026 memerlukan penyesuaian dan efisiensi.
Pemkab memastikan seluruh misi pembangunan akan tetap berjalan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-X DPRD Kutim di Ruang Sidang DPRD, Jumat (31/10).
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kutim menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS 2026 yang memproyeksikan total pendapatan sekira Rp 4,86 triliun dan belanja sekira Rp 4,84 triliun. Mahyunadi menegaskan bahwa angka ini masih bersifat sementara dan dapat berubah, namun tidak akan menghambat implementasi program prioritas.
“Kami berkomitmen untuk memastikan program-program unggulan tetap berjalan,” ucapnya.
Menjawab pertanyaan soal kemungkinan pemangkasan anggaran, Mahyunadi memastikan bahwa kendala anggaran tidak serta-merta menghentikan 50 program pembangunan. Menurutnya, penyesuaian hanya dilakukan pada bobot kegiatan.
“Program tetap berjalan, meski bobotnya mungkin perlu disesuaikan, yang penting semua misi tercapai,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran daerah. Kata dia, efisiensi bukan berarti pemangkasan, tetapi mengefektifkan penggunaan anggaran.
“Kegiatan seremonial akan dikurangi dan fokus kita mulai dialihkan pada anggaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan infrastruktur,” ucap Unad (sapaan akrabnya).
Program-program yang memiliki target kuantitatif, seperti pembangunan seribu unit rumah layak huni serta pengembangan lahan pertanian seluas 100 ribu hektare, disebut tetap menjadi prioritas. Pemkab juga akan mengupayakan dukungan pendanaan dari luar APBD.
“Target-target itu tetap kami kejar dengan memaksimalkan bantuan keuangan non-APBD,” tambahnya.
Unad juga memastikan bahwa program yang langsung menyentuh masyarakat, di antaranya pemberian seragam gratis, tetap dipertahankan. Sementara itu, program yang membutuhkan modal besar, seperti bantuan Rp 250 juta per RT, akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Jika anggaran daerah tidak memungkinkan, penyesuaian akan terjadi di berbagai pos belanja, termasuk belanja operasional internal,” imbuh dia.
Ia menambahkan bahwa penurunan anggaran juga dapat berdampak pada belanja pegawai dan TPP. Kendati menghadapi tantangan fiskal, pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama Pemkab Kutim. Proyek strategis seperti pembangunan Jalan Sangatta–Rantau Pulung akan terus dilanjutkan melalui skema proyek multiyears. Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berada pada jalur yang tepat untuk menuntaskan seluruh program unggulan.
“Kami berkomitmen memastikan semua program, termasuk 50 program unggulan, selesai pada 2028,” tutupnya. (Adv)
