SANGATTA – Rapat paripurna pengesahan Raperda tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kutai Timur, Kamis (15/5), mendadak memanas. Anggota DPRD, Hasbollah, menginterupsi jalannya sidang dengan kritik pedas soal kedisiplinan dan kinerja lembaga.
“Hari ini kita sahkan aturan kode etik, tapi apakah kita serius menjalankannya? Saya harap anggota DPRD bisa lebih serius melaksanakan tugasnya,” cetus Hasbollah dalam interupsi.
Ia menyoroti perbedaan antara daftar hadir dan jumlah anggota dewan yang benar-benar hadir secara fisik. Ketidaksesuaian itu, menurutnya, mencederai kredibilitas lembaga.
“Beberapa kali saya lihat jumlah fisik yang hadir tidak sesuai dengan yang dilaporkan Sekwan. Jangan sampai yang ditandatangani tidak mencerminkan realita. Bisa menimbulkan kesan bahwa anggota DPRD tidak aktif,” tegasnya.
Tak hanya soal kehadiran, Hasbollah juga menyentil kinerja pegawai di lingkungan sekretariat DPRD. Ia mengaku beberapa kali harus membuka kantor sendiri karena petugas tidak hadir tepat waktu.
“Portir yang sudah diangkat jadi PPPK harusnya lebih aktif. Kadang saya datang, kantor masih tutup, saya yang buka sendiri. Ini ironis,” kritiknya.
Ia menekankan bahwa pembenahan tak hanya harus menyasar anggota dewan, tetapi juga seluruh unsur pendukung di lingkungan DPRD.
“Kita sudah punya aturan. Tinggal bagaimana kita mau menaatinya atau tidak,” tutupnya dengan nada tegas.
