SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, yang dibuka oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK) bersama Kepala Dinas Kesehatan Kutim Bahrani Hassanal dan jajaran, di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi pada Selasa (12/11).
Tampak hadir pula Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Prayunita Utami dan anggota dewan lain dari Fraksi Demokrat Pandi Widiarto.
Saat membuka acara sekaligus memberikan sambutan, Pjs Bupati Kutim AHK mengapresiasi semua jajaran tenaga kesehatan di Kutim atas pengabdian dan pelayanan penuh pada rakyat di semua desa.
“Saya menghaturkan terimakasih pada nakes yang sudah berjuang memenuhi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Apa lagi pelayanan ini sangatlah diperlukan masyarakat,” ungkap ia.
Lebih lanjut, ia mengatakan kegiatan ini juga mengingatkan kembali pada sejarah HKN yang dimulai pada 1965 di era Presiden Soekarno, saat Indonesia berjibaku melawan wabah malaria yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia.
Dirinya juga menambahkan bahwa tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” bukan sekadar slogan, tetapi ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut andil dalam menjaga pola hidup sehat.
“Mesti diingat, kesehatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan dan bangsa. Semoga peringatan ini mampu mengedukasi masyarakat agar lebih sadar pentingnya kesehatan,” ungkap ia.
Terpisah, Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan dari para dokter yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keluhan tersebut terkait besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mereka terima.
“Momen ini kami menerima keluhan dari para dokter, khususnya mengenai TPP. Mereka merasa TPP yang diterima saat ini belum sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab selama ini,” kata dia.
Dirinya pun menilai besaran TPP yang diterima para dokter sejak diangkat menjadi P3K diduga mengalami penurunan. Padahal, beban kerja dan tanggung jawab seorang dokter cukup berat.
“Sudah saatnya kita memberikan apresiasi lebih kepada tenaga kesehatan, terutama para dokter yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pandi Widiarto menjelaskan bahwa penurunan TPP para Dokter P3K ini sangat berbeda jauh dengan daerah lain.
“Hal ini justru berbeda dengan daerah lain seperti di Kabupaten Kukar dan Kutai Barat, yang penghasilan Dokter P3K-nya terbilang tinggi jika dibandingkan dengan Kutim,” imbuhnya.
Karena itu, Pandi Widiarto mengaku khawatir jika penurunan besaran TPP dokter P3K ini akan menurunkan motivasi dan kinerja para dokter di Kutim. Padahal, Kutim masih sangat membutuhkan banyak tenaga dokter, terutama di daerah pedalaman.
“Kami berharap Pemkab Kutim dapat menindaklanjuti permasalahan ini dengan bijak. Kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk para dokter, harus menjadi prioritas agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat optimal,” tegasnya.
Pandi menegaskan, perhitungan besaran TPP Dokter seharusnya mempertimbangkan beban kerja, risiko pekerjaan, dan tingkat profesionalitas. (Adv)
