SANGATTA – Berupaya untuk menunjukan komitmennya dalam upaya berbenah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan. Untuk itu, Inspektoral Wilayah (Itwil) Kutim menggelar Sosialisasi terkait pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kebijakan anti korupsi yang berlangsung di Gedung Wanita Bukit Pelangi pada Rabu (30/10).
Inovasi tersebut lebih mengarah kepada proses perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif termasuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Agenda itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemerintahan Daerah, Sulastin mewakili Pjs Bupati Agus Hari Kesuma.
Dalam sambutanya, Sulastin menyebut, SPIP menjadi salah satu alat kendali pemerintah sebagai pejabat publik dan pondasi anti korupsi dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, bukan hanya sebatas formalitas.
Namun juga harus bisa dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab.
“Bagaimanapun sistem dibuat, tapi harus kembali ke diri kita sendiri. Secara pribadi kita juga harus memiliki pondasi yang kuat. Sistem ini dibuat agar kita punya kendali dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, termasuk evaluasi,” terang ia.
Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan, pentingnya menciptkan sebuah ekosistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang transparan, efisien, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Bahkan masyarakat sudah bisa melihat secara transparan dengan apa yang kita lakukan. Saya mengajak kita semua untuk mulai membentuk pondasi mulai dari diri kita sendiri dengan kejujuran. Sehebat apapun sistem kalau kita tidak mampu menahan, semua tidak ada artinya,” imbuh perempuan berhijab ini.
Sementara itu, Kepala BPKP Kaltim Felix Joni Darjoko memberikan apresiasi kepada Pemkab Kutim mampu menggelar kegiatan yang menjadi bagian dari upaya untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkup pemerintah daerah.
“Mengingat upaya pencegahan korupsi itu merupakan cara yang terbaik, ketimbang mengobati,” tutup ia. (Adv)
